Sistem Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

Juli 8, 2020

A. Pengertian Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relationss, komunikasi massa, lobby, dan kegiatan lainnya.

Menurut ASS Tambunan, pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat , sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Monitor[co][id]

Pemilu diselenggarakan untuk menjamin tercapainya cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengaturan mengenai pemilu yang terbaru dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan UU Pemilu.

Menurut Pasal 1 ayat (1) angka (1), pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945.

B. Asas-Asas Pemilu

Menurut Pasal 2 UU Pemilu, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

  1. Langsung: pemilu diselenggarakan secara langsung. Menurut KBBI langsung berarti terus, tidak berhenti, tanpa perantaraan. Hal ini terkait dengan pemberian hak suara dilakukan oleh pemilih tanpa diwakili orang lain. Kecuali keadaan menentukan lain, misalnya diperlukannya pendamping untuk pemilih penyandang tunanetra namun dengan persyaratan sang pendamping tidak berbohong dan tidak boleh mengutarakan atau menyebarluaskan pilihan si pemilih. KPU sendiri sudah menyediakan template braille untuk memudahkan pemilih tunanetra dalam menggunakan hak suaranya.
  2. Umum: pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial. Asalkan sudah cakap secara hukum menurut UU Pemilu yaitu mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, maka berhak memberikan hak suara di dalam pemilihan umum.
  3. Bebas: Tiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga bebas memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
  4. Rahasia: Dalam menyalurkan suaranya, UU menjamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh orang atau pihak lain, dengan cara apapun. Namun asas ini tidak berlaku lagi sesaat pemilih keluar dari bilik suara dan secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada orang lain.
  5. Jujur: Pelaksanaan pemilu harus jujur, baik dari pihak penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu hingga pemilih,wajib bersikap jujur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  6. Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih, peserta, penyelenggara pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Selain keenam asas pemilu di atas, Pasal 3 UU Pemilu menambahkan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:a. mandiri; b.jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g.proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Referensi:

Fajlurrahman Jurdi, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Prenada Media, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dasar Teoritik Konstitusi

Juli 6, 2020

Konstitusi ditinjau dari sisi hukum disebut Constitutional Recht. norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum.

Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.

Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan ataskekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara.

Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yangmenentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negarademokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Demokrasi Di Indonesia

Juli 3, 2020

Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir.

Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini.

Padamu[dot][net]

Demokrasi berkaitan dengan prinsip pemerintahan modern yang harus dipercaya oleh lembaga-lembaga negara dan institusi politik modern.

Demokrasi sebagai suatu konsep maupun sebagai praktik dalam kehidupan bersama sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Di samping itu, dalam rentang waktu yang sudah begitu lama dan dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, demokrasi juga sudah diterapkan oleh hampir semua negara dewasa ini, yaitu negara-negara yang berbeda dalam hal lokasi geografis, sejarah, budaya dan tingkat perkembanganya.

Akibatnya, demokrasi mengalami penafsiran yang amat beragam sehingga menjadi istilah yang sulit untuk didefinisikan secara ringkas dan pasti. Demokrasi pertama kali berkembang di negara-negara kota Yunani Kuno lebih kurang tahun 500 SM,

Pengertian demokrasi dari masa awal ini dapat dilihat dari pemikiran Pericles, seorang negarawan utama di negara Athena tahun 431 SM. Ia mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:

“Our constitution is named a democracy, becauseit is in the hands not of the few but of the many. But our laws secure equal justice for all in their private disputes and our publik opinion welcomes and honors talent in every branch of achievement…. on grounds of excellence alone… our citizems attend both to public and privateduties and do not allow absorption in their various affairs to interfere with their knowledge of the city’s…. We decide or debate, carefully and in person all matters of policy, holding…. that acts are foredoomed to failure when undertaken undiscussed”.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos(kekuasaan). Dalam perkembangannya, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam rumusannya yang sangat terkenal yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Secara filosofis, definisi ini tidak cukup operasional untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik, ia lebih dimaksudkan untuk mengungkap pemikiran ideal dari ungkapan tentang suatu realitas yang hidup, pengalaman praktis atau kemungkinan mempraktekkannya.

Definisi demokrasi yang bersifat prosedural, empiris, deskriptif dan institusional dipelopori oleh Joseph Schumpeter. Definisi seperti ini lebih layak dijadikan acuan jika dibandingkan dengan definisi yang utopis dan idealis.

Menurut Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Referensi:

Muhammad Hanafi, https://media.neliti.com/media/publications/95778-ID-kedudukan-musyawarah-dan-demokrasi-di-in.pdf

Fajlurrahman Nurdi, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.

Lembaga Independen Negara

Juli 2, 2020

Lembaga independen, adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi bekerja secara independen. Komisi Independen Pemilihan, adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK.

Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain: Komisi Yudisial (KY) Bank Indonesia (BI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) TNI dan Polri Kejaksaan Agung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hidayatullah[dot][com]

Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia, ada Auxiliary State Organ atau lembaga negara lapis ketiga sebagai lembaga negara bantu.

Lalu bagaimana dengan lembaga negara lapis pertama dan kedua? Lembaga lapis pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA dan KY. Sementara lembaga negara lapis kedua adalah menteri negara, TNI, Polri, KPU, DPA dan Bank Sentral (Bank Indonesia).

Maksudnya untuk memperkenalkan lembaga-lembaga negara bantu yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini diberi nama macam-macam. Ada yang diberi nama badan, dewan, komite atau komisi.

Keberadaan lembaga-lembaga ini tentu merupakan organ negara juga, sebagaimana organ negara yang sudah ditentukan dalam Trias Politica. Dalam kamus hukum Fockema Andrea, yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, organ berarti alat kelengkapan.

Alat kelengkapan adalah alat-alat majelis yang terdiri dari orang-orang berdasarkan Undang-Undang atau anggaran dasar yang berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum.

Melalui perantaraan alat kelengkapan itu, badan hukum ikut ambil bagian dalam lalu lintas hukum. Dalam organisasi, badan yang ada dapat juga dianggap sebagai alat perlengkapan, misalnya dalam struktur perseroan. dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Negara dan badan pemerintahan memiliki alat perlengkapan. Mulai dari presiden, sampai pada pegawai terendah, semuanya dianggap sebagai alat perlengkapan negara. Namun pada praktiknya badan pemerintahan yang lebih tinggi mempunyai wewenang yang diwakilkan secara terorganisasi dengan sistematis

Sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum digunakan pengertian alat kelengkapan yang sangat luas.

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Juli 1, 2020

Menurut Muhammad Ali Syafaat yang dikutip dari Academia.edu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, terdapat 18 lembaga yang diatur yaitu;

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Rakyat;(3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden; (5) Wakil Presiden; (6) Dewan Pertimbangan Presiden; (7) Menteri-menteri; (8) Pemerintah Daerah Propinsi; (9)Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; (10) Pemerintah Daerah Kota; (11) Komisi Pemilihan Umum; (12) Bank Sentral; (13) Badan Pemeriksa Keuangan; (14) MahkamahAgung; (15) Mahkamah Konstitusi; (16) Komisi Yudisial; (17) Tentara Nasional Indonesia; dan (19) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gresnews

Selain 19 lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Lembaga-lembaga tersebut misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan terdapat lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden seperti Komisi Hukum Nasional.

Lembaga-lembaga menjadi lembaga-lembaga yang relatif independen dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Lembaga-lembaga ini sering disebut dengan“independent and self regulatory bodies”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah membatasi hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengeluarkan Mahkamah Agung dari kemungkinan sebagai pemohon.

Maka lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 dapat dikesampingkan, demikian pula halnya dengan MA. Untuk menentukan lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dapat digunakan dua kriteria utama , yaitu (1) lembaga tersebut mandiri dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain, (2) lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD.

Berdasarkan kriteria pertama, maka lembaga-lembaga yang jelas bukan merupakan lembaga mandiri serta merupakan subordinat dari lembaga lain adalah menteri, dewan pertimbangan presiden, TNI, dan Polri.

Menteri adalah pembantu presiden berdasarkan Pasal 17 UUD 1945. Dewan pertimbangan presiden dibentuk oleh presiden yang tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 1945.

Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi TNI berdasarkan Pasal 10 UUD 1945. Demikian pula halnya dengan Polri yang kedudukannya di bawah presiden.

Lembaga-lembaga negara yang membutuhkan klarifikasi lagi adalah PemerintahDaerah dan Polri. Pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota, kewenangannya adalah terkait dengan otonomi daerah yang tidak merupakan kewenangan pusat.

MenurutPasal 18 A UUD 1945, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya akan diatur dalam UU. Ketentuan Pasal 18A UUD 1945 menunjukkan prinsiputama dalam negara kesatuan bahwa desentralisasi diselenggarakan oleh sentralisasi.

Seberapa besar kewenangan daerah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh pusat. Walaupun otonomi daerah yang diterapkan adalah model local democracy, namun Pemerintah Daerah semestinya tetap subordinat terhadap pemerintah pusat.

Maka Pemerintah Daerah bukan merupakan lembaga negara yang dapat mengajukan sengketakewenangan antar lembaga negara.Berdasarkan kreteria ke 2, lembaga yang kewenangannya tidak diberikan secara jelas oleh UUD adalah Wakil Presiden.

Di samping itu, Wakil Presiden sesungguhnya juga bukan merupakan lembaga tersendiri, tetapi menyatu dalam lembaga kepresidenan. Dengan demikian paling tidak lembaga-lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah; (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Presiden; (5) komisi pemilihan umum; (6) Bank Sentral; (7) Badan Pemeriksa Keuangan; dan (8) KomisiYudisial.

Asas-Asas HTN

Juni 30, 2020

Suatu negara memiliki landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Landasan ini kerap diidentikkan dengan prinsip atau asas. Prinsip dapat membatasi serta menjadikan suatu negara menjadi maju menuju kesejahteraan.

Asas atau prinsip yang akan dibahas ini berkaitan dengan hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur hubungan antar berbagai lembaga dalam suatu negara.

Cerdika

Asas hukum tata negara ini disebut juga dengan asas hukum tata negara. Ada 5 macam asas hukum tata negara yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pancasila

Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia.

Pancasila dijadikan pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikutinya.

5 butir nilai Pancasila di antaranya:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Suatu undang-undang dibentuk dengan tidak menyimpangi asas Pancasila, jika terdeteksi bertentangan maka aturan tersebut wajib untuk dicabut, tidak diberlakukan atau direvisi.

Fungsi Asas Pancasila

  • Pancasila dijadikan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, sehingga setiap visi dan misi selalu menjunjung asas Pancasila.
  • Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, sebagai identitas nasional, tutur kata dan perilaku rakyat Indonesia merupakan cerminan dari asas Pancasila.
  • Pancasila adalah pandangan bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.
  • Pancasila sebagai dasar negara, semua sistem pemerintahan berlangsung dengan berlandaskan asas Pancasila.
  • Pancasila dijadikan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pembuatan aturan harus mengikuti asas Pancasila.
  • Pancasila sebagai perjanjian luhur saat didirikannya negara Indonesia.
  • Pancasila dijadikan sebagai cita-cita bangsa Indonesia menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur.

2. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.

Pernyataan ini juga disampaikan di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Negara hukum artinya bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata.

Fungsi Asas Negara Hukum

  • Dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia.
  • Pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku.
  • Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
  • Rakyat akan tunduk pada aturan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran sosial dan norma.

3. Asas Negara Kesatuan

Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan.

Negara kesatuan menjadikan suatu pemerintahan pusat adalah puncak dari segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada dipilih oleh pemerintah pusat.

Fungsi Asas Negara Kesatuan

  • Adanya asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan.
  • Apabila adanya serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah masing-masing.
  • Ada bagian-bagian tersendiri yang mengatur dalam menegakkan keadilan
  • Menjadikan tujuan negara dalam satu fokus yaitu mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan memiliki arti lain sebagai kekuasaan pemerintahan.

Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat.

Asas ini tertuang dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemikiran dan ide berasal dari rakyat, atas persetujuan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Fungsi Asas Kedaulatan Rakyat

  • Diterapkannya asas kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
  • Rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tau bagaimana cara tepat untuk mensejahterakan kehidupan.
  • Rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan.

5. Asas Pembagian Kekuasaan

Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok.

Maka kekuasaan tersebut dibagi untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Masing-masing kekuasaan tetap saling bekerja sama saling mengisi satu sama lain.

Fungsi Asas Pembagian Kekuasaan

  • Diterapkannya asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih terfokus pada pekerjaannya.
  • Kekuasaan stabil dan tidak timpang sebelah akibat pemimpin atau kelompok memiliki banyak kuasa.
  • Mencegah adanya penyalahgunaan kuasa.

Selain itu ada asas-asas lainnya berupa:

  1. Asas Hak Asasi Manusia
  2. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi: asas kepastian hukum; asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan (tidak diskriminatif); asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas keadilan.

Sumber-Sumber HTN

Juni 29, 2020

A. Sumber

Sumber hukum dalam bahasa Inggris adalah source of law. Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum” ataupun “payung hukum”.

Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.

Ayoksinau[dot][com]

Perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State menyatakan bahwa istilah sumber hukum itu sources of law dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang figurative and highly ambiguous.

Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai sources of law ada 2 (dua) macam, yaitu custom dan statute.

Kedua, sources of law juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau the reason for the validity of law.

Ketiga, sources of law juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum.

Dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau the sources of the law. Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal source of law in formal sense dan material source of law in material sense. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sehingga sumber hukum yang digunakan berbeda pula.

Khusus dalam hukum tata negara pada umumnya yang bisa diakui sebagai sumber hukum ada lima, yaitu: Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis; yurisprudensi peradilan; konvensi ketata negaraan; hukum internasional tertentu; dan doktin ilmu hukum tata negara. Seperti di Indonesia, ada lima sumber-sumber hukum tata negara yang berlaku.

B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (source of law in formal sense) dan material (source of law in material sense). Hukum tata negara pada umumnya yang bisa diakui sebagai sumber hukum ada lima, yaitu: Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis; yurisprudensi peradilan; konvensi ketata negaraan; hukum internasional tertentu; dan doktin ilmu hukum tata negara.

Di Indonesia sumber hukum yang pertama yaitu UUD dan peraturan perundang-undangan di atur dalam UU No 12 Tahun 2011 sebagai berikut: 1.UUD 1945, 2.Ketetapan MPR3.UU/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4.Peraturan Pemerintah, 5.Peraturan Presiden, 6.Peraturan daerah Propinsi, 7.Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Sumber hukum materiil tata negara adalah yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Sumber hukum termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti materil ini, di antaranya:

1) Dasar dan pandangan hidup bernegara;
2) Kekuatan-kekuatanyang berpengaruh pada saat merumuskan kaidahkaidah hukum tatat negara.
Sumber hukum dalam arti formal terdiri dari:
1) Hukum perundang-undangan ketatanegaraan.
2) Hukum adat ketatanegaraan;
3) Hukum kebiasaan ketatanrgaraan, atau konvensi ketatanegaraan;
4) Yurisprudensi ketatanegaraan;
5) Hukum perjanjian intrtnasional;
6) Doktrin ketatanegaraan.

Mempelajari sumber-sumber Hukum Tata Negara berarti menyinggung juga hierarki peraturan perundang-undangan yang tertera di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hubungan HTN Dengan Ilmu Politik

Juni 28, 2020

A. Hukum dan Politik

Hukum Tata Negara tak jarang dihubung-hubungkan dengan ilmu politik. Bahkan semacam ada batasan yang hampir tak terlihat bagi orang yang menyamakan antara hukum dan politik.

Sumber gambar: Diskartes

Politik identik dengan kekuasaan. Jika dikatakan bahwa hukum itu kekuasaan tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum. Pencuri yang menguasai barang colongannya.

Sekilas ia memiliki kekuasaan atas barang tersebut. Namun tidak berarti kekuasaan atas barang curiannya itu dilindungi hukum. Ia sama sekali tidak mempunyai hak atas barang itu.

Meskipun hukum itu kekuasaan, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi, namun sebaiknya jangan sampai terwujud hukum kekuasaan, yaitu hukum itu milik yang berkuasa.

Saat ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, menciptakan hukum semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri, sehingga bertindah sewenang-wenang mengabaikan hukum. Di sinilah diperlukan rule of law.

B. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik

Membahas hubungan Hukum Tata Negara dan ilmu politik tentunya kerap dikaitkan erat dengan pendapat Prof. Barents di dalam bukunya Wetenshap der Politiek.

Dia merefleksikan hubungan ilmu politik dan Hukum Tata Negara seperti daging dengan tulangnya yang apabila ingin melihat dan mengetahui tulang tentunya yang perlu dibedah terlebih dahulu adalah dagingnya . 

Konsep ini juga disepakati oleh pendapat Hoetink yang turut menguraikan pikirannya bahwa Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menelaah di sekitar kerangka tersebut yang diistilahkannya dengan sosiologi negara .

Pandangan-pandangan tersebut tentunya sangat berlandaskan dari dinamika negara yang tentunya tidak lepas dari gejala-gejala kemasyarakatan. Karena salah satu dari unsur negara itu sendiri adalah adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai warga negara. 

Contohnya saja pembubaran DPR dan dibentuknya DPR GR terjadi karena adanya dinamika atau fase saat negara harus mengambil keputusan tersebut. Demikan juga dengan lahirnya lembaga anti korupsi seperti KPK terjadi karena adanya gejala kemasyarakatan.

Inilah bukti konkret bahwa hubungan Hukum Tata Negara dengan ilmu politik sangat kuat, karena dalam beberapa kejadian ilmu politiklah yang mempengaruhi terjadinya dinamika dalam ketatanegaraan.

Ilmu olitik mempengaruhi pohon untuk melahirkan dan membubarkan struktur negara sama halnya dengan pohon yang menggugurkan daunnya di musim kemarau, mempengaruhi tumbuhan dikotil berakar tunggang dan batang dikotil memiliki kambium.

Hubungan HTN Dengan Ilmu Lainnya

Juni 27, 2020

A. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara memberi tugas dan wewenang, jabatan pada badan pemerintahan ketika dijalankan.

Tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperbolehkan dari hukum tata negara akan dijalankan, aka hukum administrasi negara mengaturnya.

Sumber gambar: Yakusaaa

Hukum administrasi negara merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara, artinya tugas dan wewenang, fungsi, jabatan badan administrasi di jalankan diatur dalam hukum administrasi negara.

Ten Berge, bahwa hukum administrasi negara adalah sebagai perpanjangan dari hukum tata negara atau hukum sekunder dari hukum tata negara.

Meskipun hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan lapangan hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Hubungan mendasar antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara melalui pendekatan isi dan objeknya. Dapat digambarkan bahwa hukum tata negara sebagai suatu gabungan peraturan-peraturan yang mengadakan badan-badan hukum, yang memberi kekuasaan kepada badan-badan yang tinggi dan rendah.

Hukum tata negara memeperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in rust) masih terbatas pada struktur dan kewenangannya. Sedangkan hukum administrasi negara sebagai gabungan peraturan-peraturan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah bila badan-badan tersebut menggunakan kekuasaannya yang telah diberikan oleh hukum tata negara.

Hukum administrasi negara dikatakan memperhatikan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)

B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya yakni negara. 

Tentunya muncul pertanyaan di manakah letak hubungan antara keduanya? Hubungan tersebut dapat dilihat dari berbagai uraian berikut :
Ilmu negara yang pertama kali di perkenalkan oleh Georg Jellinek sebagai sebuah pengetahuan mengandung arti sebagai ilmu yang yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara . 

Kata umum menunjukkan dasar kajian dari Ilmu Negara mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat dan hakikat negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara yang semuanya itu merupakan asas-asas pokok. Inilah yang meletakkan posisi ilmu negara sebagai staatwisssenchaften. 

Sedangkan frasa  “… setiap negara,” menunjukkan pengkajian yang lebih mengkhusus dan lebih detail lagi terkait negara. Penjelasan inilah dikategorikan sebagai rechtswissenchaften yang di dalamnya terdapat Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan sebagainya .

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Ilmu Negara akan menjadi abstraksi sebelum membahas Hukum Tata Negara dan Hukum-hukum lainnya yang ada pada sebuah negara.

Keadaan negara ini dapat direfleksikan dengan sebuah pohon, di mana ilmu negara menjelaskan kriteria-kriteria sehingga dapat dikatakan pohon bukan bunga atau sayuran,  sedangkan Hukum Tata Negara akan menjelaskan struktur-struktur dari pohon tersebut, seperti daun, batang, akar serta fungsi-fungsinya masing-masing.

Menjelaskan sebuah pohon tentunya harus dimulai dengan definisi pohon lalu struktur-struktur dan fungsi-fungsinya. Bagaimana mungkin dapat melahirkan Hukum Tata Negara yang ideal tanpa ada pengetahuan dan pemahaman terkait dengan negara pada umumnya.

Konsekuensi dari hubungan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara adalah tumbuh dan berkembangannya pemikaran yang sistematis dan terarah secara ideal.

Referensi:

http://yurisdiksilaw.blogspot.com/2016/04/hubungan-hukum-administrasi-negara.html

https://www.kompasiana.com/andrirhn/5cda332895760e2f241c3ec2/hubungan-hukum-tata-negara-dengan-bidang-ilmu-lainnya

Pengertian, Istilah dan Sejarah Hukum Tata Negara

Juni 26, 2020

Pengertian

Tata negara berarti seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.

Hukum tata Negara adalah hukum mengenai organisasi Negara pada umumnya (hubungan penduduk dengan Negara, pemilihan umum,
kepartaian, cara menyalurkan pendapat dari rakyat, wilayah Negara,
dasar Negara, hak asasi manusia, lagu, bahasa, lambing pembagian
Negara, atas kesatuan-kesatuan keanekaragaman dan sebagainya).

gurupendidikan[dot][co][id]

Istilah

Di Belanda umumnya memakai istilah staatsrecht yang dibagi menjadi staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Contitusional Law, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.

Di Perancis orang mempergunakan istilah Droit Constitutionnel yang di lawankan dengan Droit Administrative, titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Jerman menggunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi negara.

Sejarah Perkembangan Hukum Tata Negara

Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945.

Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja.

Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk.

Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)

Perangko “Kembali ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya: Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri NegaraMPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Periode kembalinya ke UUD 1945 (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan:

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999: Perubahan Pertama UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000: Perubahan Kedua UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD 1945:

Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD 1945